Kam. Okt 29th, 2020

Pantau News

Aktual dan Terpercaya

Pemerataan Guru Masih Jadi Masalah, Bupati Kampar: Guru Harus Kembali ke Khittahnya

PANTAUNEWS.COM – Salah satu persoalan pendidikan di Kabupaten Kampar sampai saat ini adalah masalah pemerataan guru. Hal ini tampaknya menjadi catatan sendiri bagi Bupati Kampar H Catur Sugeng Susanto Datuk Rajo Batuah agar masalah ini bisa diselesaikan.

Ketika membuka kegiatan Sosialiasi Aplikasi Dapodik versi 2021 dan Laporan Bulanan Online Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar jenjang SMP se-Kabupaten Kampar di Padepokan Pencak Silat, Kecamatan Bangkinang di Desa Muara Uwai, Rabu, 19/8/2020, Bupati Kampar H Catur Sugeng Susanto Susanto mengungkapkan, sejak ia menjadi anggota DPRD sampai dia menjadi bupati, pemerataan guru belum sesuai dengan harapan terutama guru berstatus aparatur sipil negara (ASN).

Bupati pada kegiatan yang juga dihadiri Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Kampar M Yasir meminta Dikpora Kampar membuat data base guru sehingga solusi untuk mengatasi persoalan guru yang belum merata dan selalu dikeluhkan masyarakat dan kepala sekolah bisa didapatkan.

Baca Juga:  Pengadaan Mobdin 1,3 Miliar, Kajati Riau 'Usut' Dugaan Korupsi di Dumai

“Saya berharap guru kembali ke khittahnya. Guru itu siap ditempatkan di mana saja. Kadang-kadang di sekolah gurunya cuma satu, honor komite dan THL, kepala sekolahnya saja yang PNS. Sementara di sekolah lain semuanya PNS,” beber Catur.

Menurut mantan anggota DPRD Kabupaten Kampar dua periode itu, pemerataan harus diatur sehingga tidak ada kesenjangan dan tujuannya bagaimana ilmu pengetahuan bisa ditransfer dan kegiatan belajar mengajar lebih berkualitas lagi.

“Ini harapan saya agar Dikpora dapat melakukan sehingga dunia pendidikan mengalami perbaikan dan berbagai prestasi dimasa yang akan datang tercapai,” ulas Catur.

Berkaitan kegiatan Sosialiasi Aplikasi Dapodik versi 2021 dan Laporan Bulanan Online, Bupati Kampar H Catur Sugeng Susanto menyampaikan, Dapodik atau data pokok pendidikan akan diupload melalui operator-operator sekolah dan sangat penting. Ini menjadi bahan acuan yang digunakan disetiap kegiatan yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Baca Juga:  Diusung PDIP dan PPP, Zukri Gandeng Kader Golkar

Kepala Dikpora Kampar M Yasir menyampaikan kondisi sekolah khususnya SMP di Kabupaten Kampar. Saat ini ada 136 SMP yang terdiri 107 sekolah negeri dan 29 swasta.

Di Kampar terdapat 1.322 ruang kelas. Dikpora dan Bupati Kampar terus melakukan terobosan dengan mengajukan bantuan pemerintah pusat. “Pengajuan bantuan baru diteken pak bupati dengan pengajuan Rp 410 miliar,” ungkap Yasir.

Saat ini tercatat sebanyak 51 persen sekolah masih rusak dan perlu diperbaiki, baik rusak ringan maupun sedang.

Ia menambahkan, kondisi di Kampar masih lumayan, tidak ada kegiatan yang tertunda. Bantuan swakelola yang dikelola kepala sekolah pada tahun 2017 sebanyak 210 sekolah, 2019 sebanyak 90 sekolah dan 2020 sebanyak 80 sekolah.

Baca Juga:  Dampak Covid-19 Polres Dumai Salurkan Bantuan, Kapolres: Penerima Bantuan Sudah Diverifikasi

“Ini merupakan suatu kebanggaan karena kita bisa menjemput melalui bupati untuk dana pusat,” terang Yasir.

Ia juga menyampaikan usulan bankeu (bantuan keuangan) tahun ini gagal. “Proposal di anggota dewan kalau ambil bahasa halusnya tertunda,” ungkap Yasir.

banner 300250

Kategori